Distribusi Konten.

Sistem render otomatis resolusi 4:5.

AAM Style Visual Tahan Gambar

Injeksi Visual...

Deskripsi & Narasi (Siap Salin)

Evaluasi Qanun CSR Nagan Raya dan Rapor Merah HAM

Keputusan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk membongkar kembali Qanun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) mengirimkan sinyal kuat ke ruang publik. Langkah peninjauan ulang yang menggandeng Kanwil Kementerian HAM Provinsi Aceh di Suka Makmue ini merupakan sebuah pengakuan tidak langsung. Ada retakan mendasar dalam relasi antara investasi, perlindungan lingkungan, dan hak-hak dasar warga lokal.

Upaya memasukkan perspektif hak asasi manusia ke dalam regulasi investasi daerah merupakan bukti nyata bahwa payung hukum lama terbukti mandul. Selama ini, qanun tersebut gagal menjadi instrumen penyeimbang yang memaksa korporasi perkebunan sawit dan pertambangan mematuhi batas aman ekologis serta sosial. Kehadiran industri skala besar yang digadang-gadang memacu pertumbuhan ekonomi justru kerap berjalan beriringan dengan peminggiran hak warga yang bermukim di sekitar wilayah operasional.

Asisten II Setdakab Nagan Raya, Amran Yunus, menegaskan bahwa harmonisasi ini mendesak dilakukan agar aturan di tingkat daerah tidak bertentangan dengan undang-undang nasional yang lebih tinggi. Secara normatif, langkah ini patut diapresiasi sebagai itikad pembenahan tata kelola. Namun, analisis kebijakan tidak boleh berhenti pada ruang seremonial rapat koordinasi.

"Evaluasi ini untuk memastikan regulasi daerah tidak bertentangan dengan instrumen hak asasi manusia serta mengutamakan keadilan ekonomi bagi masyarakat lokal."Realisasi di lapangan menunjukkan bahwa ketidakjelasan alokasi dan tata kelola dana Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi pemantik konflik horizontal yang menahun. Kritik tajam yang terus dialirkan oleh elemen mahasiswa, seperti Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya (IPELMANAR) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), merupakan indikator sahih dari minimnya transparansi...

Baca laporan selengkapnya di Arakata:
🔗 https://arakataqn.com/opini/evaluasi-qanun-csr-nagan-raya-ham

#Opini #ArakataNews #BeritaAceh

Opini

Evaluasi Qanun CSR Nagan Raya dan Rapor Merah HAM

Peninjauan ulang Qanun Nomor 6 Tahun 2019 oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melampaui urusan sinkronisasi berkas birokrasi. Agenda ini adalah momentum krusial untuk membongkar tatanan investasi kelapa sawit yang sekian lama menyisakan lubang hitam pada aspek kemanusiaan dan kelestarian ekologis di tingkat tapak.

Arakata News

arakataqn.com