Evaluasi Qanun CSR Nagan Raya dan Rapor Merah HAM

Miftah Allina | 13 Juli 2026, 23.45 WIB

Keputusan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk membongkar kembali Qanun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) mengirimkan sinyal kuat ke ruang publik. Langkah peninjauan ulang yang menggandeng Kanwil Kementerian HAM Provinsi Aceh di Suka Makmue ini merupakan sebuah pengakuan tidak langsung. Ada retakan mendasar dalam relasi antara investasi, perlindungan lingkungan, dan hak-hak dasar warga lokal.

Upaya memasukkan perspektif hak asasi manusia ke dalam regulasi investasi daerah merupakan bukti nyata bahwa payung hukum lama terbukti mandul. Selama ini, qanun tersebut gagal menjadi instrumen penyeimbang yang memaksa korporasi perkebunan sawit dan pertambangan mematuhi batas aman ekologis serta sosial. Kehadiran industri skala besar yang digadang-gadang memacu pertumbuhan ekonomi justru kerap berjalan beriringan dengan peminggiran hak warga yang bermukim di sekitar wilayah operasional.

Asisten II Setdakab Nagan Raya, Amran Yunus, menegaskan bahwa harmonisasi ini mendesak dilakukan agar aturan di tingkat daerah tidak bertentangan dengan undang-undang nasional yang lebih tinggi. Secara normatif, langkah ini patut diapresiasi sebagai itikad pembenahan tata kelola. Namun, analisis kebijakan tidak boleh berhenti pada ruang seremonial rapat koordinasi.

"Evaluasi ini untuk memastikan regulasi daerah tidak bertentangan dengan instrumen hak asasi manusia serta mengutamakan keadilan ekonomi bagi masyarakat lokal."

Realisasi di lapangan menunjukkan bahwa ketidakjelasan alokasi dan tata kelola dana Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi pemantik konflik horizontal yang menahun. Kritik tajam yang terus dialirkan oleh elemen mahasiswa, seperti Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya (IPELMANAR) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), merupakan indikator sahih dari minimnya transparansi korporasi. Hak warga lokal untuk mengetahui ke mana dan bagaimana dana tanggung jawab sosial didistribusikan kerap kali terbentur oleh dinding rahasia perusahaan.

Ketidakjelasan pemanfaatan dana CSR melahirkan kecurigaan publik dan memperluas kesenjangan sosial di pedesaan.

Persoalan ini kian kompleks jika ditarik ke lingkar sengketa lahan agrarian. Hak Guna Usaha (HGU) yang tumpang tindih dengan ruang hidup masyarakat adat kerap memicu hilangnya akses publik terhadap sumber daya alam mandiri, seperti air bersih dan tanah produktif. Ketika ruang hidup menyempit, resistensi masyarakat adat dan komunitas lokal adalah konsekuensi logis dari upaya mempertahankan hak atas lingkungan yang sehat.

Sisi paling mengkhawatirkan dari fenomena ini adalah menguatnya potensi kriminalisasi terhadap para aktivis lingkungan dan warga yang bersuara kritis. Penegakan hukum yang digunakan sebagai alat penekan untuk membungkam kritik memperlihatkan wajah investasi yang antikritik. Ketika instrumen hukum sipil justru dipakai untuk meredam partisipasi publik, ruang demokrasi lokal berada dalam ancaman serius.

Menggunakan instrumen hukum untuk membungkam pengawas lingkungan adalah bentuk pelanggaran hak konstitusional warga.

Oleh karena itu, draf perubahan yang nantinya disorongkan ke dalam Program Legislasi Kabupaten (Prolek) DPRK Nagan Raya tidak boleh sekadar menjadi kosmetik politik. Regulasi baru harus berani menyertakan klausul sanksi administratif dan hukum yang progresif, mulai dari pembekuan izin operasi hingga denda berat bagi korporasi yang terbukti melanggar HAM serta merusak ekosistem. Evaluasi hukum ini harus bermuara pada penegasan bahwa tidak ada investasi yang nilainya lebih tinggi daripada hak hidup dan martabat kemanusiaan masyarakat Nagan Raya.