Lompat ke Konten Utama

Langkah Taktis Dek Fadh Redam Gejolak Ekonomi Aceh

Wildan
Aktivitas bongkar muat semen di salah satu pangkalan menyusul langkah taktis Pemerintah Aceh untuk menambah pasokan komoditas konstruksi tersebut. *Ilustrasi
Aktivitas bongkar muat semen di salah satu pangkalan menyusul langkah taktis Pemerintah Aceh untuk menambah pasokan komoditas konstruksi tersebut. *Ilustrasi

Gejolak pasar di Serambi Mekah memaksa pimpinan daerah turun tangan. Harga semen yang sempat melambung hingga Rp120.000 per sak mencekik sektor konstruksi lokal. Di sisi lain, antrean panjang kendaraan di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi pemandangan harian yang meresahkan warga.

Merespons situasi darurat ini, Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, S.E., mengambil langkah intervensi langsung. Pria yang akrab disapa Dek Fadh tersebut langsung terbang ke Jakarta guna melobi Kementerian Dalam Negeri dan badan Danantara. Hasilnya kongret. Pemerintah pusat sepakat menggelontorkan tambahan pasokan semen sebesar 500 ton per hari ke tanah Rencong.

Intervensi pasokan secara masif menjadi kunci utama untuk meredam spekulasi harga di tingkat penyalur. Tambahan kuota ini diharapkan mampu mengembalikan harga semen ke angka psikologis normal pada kisaran Rp70.000 per sak. Langkah cepat ini sekaligus mengamankan proyek-proyek pembangunan infrastruktur daerah yang sempat tersendat.

Sektor energi tidak luput dari pembenahan. Bersama Gubernur Muzakir Manaf, Dek Fadh menginstruksikan pembentukan Tim Satgas Gabungan untuk menyisir penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Praktik manipulasi menggunakan kode batang (QR Code) palsu kini menjadi target utama pemberantasan di lapangan.

Pengawasan ketat mulai diterapkan di setiap koridor pengisian. Truk logistik dan angkutan umum pelat kuning kini mendapat prioritas utama dalam antrean. Langkah tegas ini diambil agar alokasi subsidi dari negara benar-benar menyasar masyarakat yang berhak, bukan para penimbun ilegal.

Kebijakan domestik juga menyentuh aspek birokrasi mendasar. Dalam mendukung program penyediaan hunian, Pemerintah Aceh mulai memangkas rantai perizinan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pembebasan retribusi tertentu dioptimalkan melalui jaringan Mal Pelayanan Publik di tingkat kabupaten dan kota.

Langkah instan ini harus berjalan selaras dengan pengawasan jangka panjang yang konsisten. Keberhasilan menjaga stabilitas harga dan pasokan sangat bergantung pada ketegangan sanksi bagi para spekulan di lapangan. Ketegasan mengeksekusi aturan menjadi pembeda antara solusi permanen atau sekadar pemadam kebakaran sesaat.

Bagikan Laporan:
WhatsApp
Wildan
Pewarta Redaksi

Wildan

Jurnalis muda yang meliput isu daerah, ekonomi, dan kehidupan masyarakat dengan pendekatan faktual, berimbang, serta berorientasi pada kepentingan publik.

ara - Layanan AI. V1

ara

Layanan AI.V1