Pemkab Aceh Barat Gandeng Jaksa Kawal 16 Proyek Strategis
Derap pembangunan di Aceh Barat kini berjalan di atas seutas tali. Defisit anggaran daerah yang kian mencekik berpadu dengan tingginya risiko hukum di lapangan. Ruang untuk melakukan kesalahan nyaris nol. Pemerintah kabupaten akhirnya mengambil manuver radikal guna mengamankan kas negara.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat secara resmi menggandeng Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri. Pendampingan hukum melekat ini bukan sekadar formalitas di atas kertas. Sebanyak 16 paket proyek strategis daerah tahun 2026 kini berada di bawah radar ketat aparat penegak hukum.
Intervensi ini dirancang untuk menyumbat setiap celah penyimpangan. Aparat hukum memastikan pengerjaan fisik selesai tepat waktu tanpa menyeret pelaksananya ke pusaran pidana. Langkah preventif ini sangat krusial. Keterbatasan fiskal tidak boleh lagi menjadi dalih atas buruknya kualitas infrastruktur publik.
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, bersama Kepala Dinas PUPR, Fadly Octora, turun langsung menyisir titik-titik krusial di lapangan. Inspeksi mendadak ini menjadi peringatan keras bagi para kontraktor. Pembiayaan daerah yang menyusut harus tepat sasaran. Tidak boleh ada satu rupiah pun yang menguap sia-sia.
Siasat Tambal Sulam dan Lobi Pusat
Keterpurukan fiskal paling terasa pada sektor perbaikan jalan. Kemampuan daerah untuk melakukan pengaspalan baru pada tahun depan berada di titik nadir. Estimasi serapan anggaran diproyeksikan hanya sanggup membiayai dua kilometer ruas jalan baru se-kabupaten. Angka yang sangat memprihatinkan.
Kebuntuan ini memaksa tim PUPR memutar taktik. Operasional unit Asphalt Mixing Plant (AMP) mini digeber maksimal. Ratusan kilometer jalan warga yang berlubang kini ditangani secara maraton dengan metode tambal sulam. Solusi taktis ini menjadi pilihan paling rasional. Akses publik terselamatkan tanpa harus membuat kas daerah berdarah-darah.
Di sisi lain, proyek vital yang telanjur berjalan tetap dipacu keras. Kelanjutan Jembatan Alue Tampak di Kecamatan Kaway XVI terus dikebut. Suntikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,2 miliar dikerahkan untuk merampungkan pilar tengah. Pembangunan struktur ini ditargetkan tuntas mutlak pada November 2026.
Manuver lobi tingkat tinggi ke pemerintah pusat menjadi sekoci penyelamat di tengah krisis fiskal daerah.
Upaya agresif kepala daerah membuahkan kucuran dana segar Rp25 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum. Alokasi ini diarahkan spesifik untuk membenahi tebing sungai kritis dan jaringan air bersih yang kerap memicu petaka banjir tahunan. Anggaran dari Jakarta menjadi penyambung napas pembangunan daerah.
Akselerasi serupa menjangkau sektor pemulihan pascabencana. Berakhirnya masa tanggap darurat hidrometeorologi langsung disambut dengan perbaikan infrastruktur di lima titik pelosok. Pemasangan box culvert, dinding bronjong, hingga relokasi jalur amblas terus dikebut di lapangan. Konektivitas warga perlahan pulih. Perekonomian lokal kembali bernapas
