Mendagri Tito Minta Kepala Desa Kuasai Manajemen Pemerintahan

Baskara | 14 Juli 2026, 15.16 WIB

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan seluruh kepala desa di Indonesia untuk menjaga integritas moral dan menguasai manajemen pemerintahan. Arahan strategis ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang mandiri, transparan, serta akuntabel secara nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri saat membuka Program Kepala Desa Masuk Kampus (KDMK) Angkatan I di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat. Pelatihan intensif hasil kerja sama Kemendagri dan UI ini berlangsung dalam dua gelombang, yakni pada 29 Juni hingga 2 Juli 2026 serta 13 hingga 16 Juli 2026.

Tito menekankan bahwa pemahaman terhadap administrasi publik dan tata kelola keuangan negara merupakan kunci utama bagi pemimpin desa. Kompetensi ini sangat krusial mengingat banyak kepala desa terpilih yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang birokrasi pemerintahan.

Kepala desa harus menjauhi korupsi dan memastikan pengelolaan dana desa berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Melalui program KDMK, para peserta yang terbagi dalam 17 kelas paralel didampingi langsung oleh dosen ahli serta fungsionaris kampus. Mereka mendapatkan materi mengenai metode design thinking untuk inovasi lokal, simulasi negosiasi dengan mitra luar, hingga strategi hilirisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Selain Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga turut memberikan pembekalan kepada total 434 kepala desa yang hadir. Pemerintah berharap peningkatan kapasitas manajerial ini mampu menekan angka urbanisasi dengan cara menciptakan lapangan kerja baru berbasis potensi desa masing-masing.

Penguasaan manajemen dan pemetaan potensi lokal akan mendorong kemandirian ekonomi desa sehingga tidak terus bergantung pada anggaran pusat.

Langkah kolaboratif ini menjadi standar baru dalam menyamakan kecakapan manajerial para pemimpin formal di tingkat terkecil pemerintahan. Ke depan, akurasi perencanaan pembangunan desa diharapkan berbasis pada data pokok desa yang valid dan akurat.