Runtuhnya Menara Kritik: Ketika Rocky Gerung Satu Sirkel dengan Qodari
Panggung politik Indonesia kembali mempertontonkan kelenturan sifatnya. Rocky Gerung, akademisi yang selama satu dekade terakhir melembagakan dirinya sebagai pengkritik paling vokal terhadap kekuasaan, kini resmi melintasi garis batas. Pelantikannya sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada awal Oktober 2026 menempatkannya dalam satu atap birokrasi bersama Muhammad Qodari, figur yang dahulu menjadi sasaran empuk kritik tajamnya.
Perubahan posisi ini memicu guncangan di kalangan pendukung gerakan moral publik. Selama ini, Rocky diidentifikasi sebagai simbol perlawanan akal sehat yang menolak tunduk pada kenyamanan fasilitas negara. Keputusannya masuk ke dalam lingkar inti kekuasaan Prabowo Subianto dinilai banyak pihak sebagai bentuk pragmatisme yang meluluhkan konsistensi retorika masa lalu.
Ironi terbesar dari dinamika ini adalah bertemunya Rocky dan Qodari dalam struktur kelembagaan yang sama. Qodari, yang menjabat sebagai Sekretaris Wantimpres, merupakan motor penggerak gagasan masa jabatan tiga periode yang dahulu dikutuk habis-habisan oleh Rocky. Dua kutub yang pernah saling serang di ruang publik kini dipaksa duduk berdampingan untuk merumuskan pertimbangan strategis bagi presiden.
Pertemuan kedua tokoh ini di koridor Istana bukan sekadar perubahan karier. Ini adalah penjinakan wacana secara struktural. Penguasa berhasil memindahkan arena debat yang semula liar di ruang publik dan platform digital ke dalam ruang rapat tertutup yang terikat sumpah jabatan.
Negara tidak lagi merepresi kritik, melainkan membelinya dengan legitimasi jabatan.
Secara sosiologis, fenomena ini memperlihatkan rapuhnya pelembagaan oposisi berbasis figur di Indonesia. Ketika tokoh yang dianggap sebagai benteng pertahanan terakhir pemikiran kritis memilih berkompromi, publik kehilangan jangkar artikulasi politiknya. Kritik tidak lagi dipandang sebagai kontrol sosial, melainkan komoditas yang memiliki harga tawar dalam negosiasi kekuasaan.
Bagi para akademisi dan pengamat hukum tata negara, bersatunya dua figur ekstrem ini mempertegas pola akomodasi politik akomodatif khas Indonesia. Konsep cartel politics atau politik kartel bekerja dengan cara merangkul semua potensi gangguan ke dalam satu konsensus besar. Langkah ini efektif meredam gejolak, namun di sisi lain mematikan fungsi kontrol dan perimbangan yang sehat bagi jalannya pemerintahan.
Rocky membela keputusannya dengan menyatakan bahwa dirinya tidak berubah, melainkan hanya berpindah ruang untuk memberikan pertimbangan secara kritis langsung kepada pengambil kebijakan. Argumen ini dinilai skeptis oleh publik yang telanjur mencatat rekam jejak digitalnya. Batas antara memberikan pertimbangan kritis dan menjadi bagian dari pembenaran kebijakan negara kini menjadi sangat tipis.
Konsistensi intelektual diuji bukan saat berada di bawah tekanan, melainkan ketika dihadapkan pada tawaran kekuasaan.
Kini, jalannya pemerintahan akan memperlihatkan sejauh mana fungsi kritis tersebut dapat bertahan di dalam sistem yang hierarkis. Publik tidak lagi disuguhi debat retoris yang memukau di layar kaca. Realitas baru telah tercipta, di mana pengkritik dan yang dikritik akhirnya melebur dalam satu lingkaran kepentingan yang sama.
