Ironi Investasi Aceh: Modal Besar Bergulir, Pemuda Gigit Jari
Papan pengumuman di instansi pemerintah Banda Aceh riuh dengan angka penyerapan modal yang mengesankan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh mencatat realisasi investasi formal menyentuh Rp9,003 triliun sepanjang tahun lalu. Tren ekspansi ini terus menggelinding hingga triwulan pertama tahun ini dengan masuknya modal segar sebesar Rp1,496 triliun. Angka-angka ini sepintas menempatkan Serambi Mekkah sebagai magnet ekonomi baru yang menjanjikan di ujung barat Sumatra.
Lembar demi lembar laporan pertumbuhan tersebut mendadak kehilangan taji ketika dibawa ke ruang publik riil. Di warung-warung kopi yang menjamur di sudut kota, narasi keberhasilan itu menguap bersama asap rokok. Ribuan pemuda usia produktif berkumpul saban hari, menatap layar gawai dengan kecemasan yang sama. Mereka menggenggam ijazah pendidikan tinggi, namun ruang untuk mengaktualisasikan diri di sektor formal terkunci rapat.
Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menguliti anomali ini tanpa tedeng aling-aling. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi ini justru merangkak naik hingga menyentuh angka 5,89 persen. Persentase tersebut setara dengan lebih dari 156.000 jiwa yang kehilangan akses atau tidak pernah mencicipi mata pencaharian formal. Aceh kini terperangkap dalam daftar sepuluh besar provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia.
Ironi ini diperparah oleh profil para pencari kerja. Mayoritas barisan tak bekerja ini bukanlah tenaga kasar tanpa keterampilan, melainkan didominasi oleh lulusan SMA, sekolah kejuruan, hingga sarjana universitas terkemuka. Investasi formal yang didominasi sektor padat modal gagal menyerap tenaga kerja terdidik, mendesak arus modal informal berpindah ke ekosistem tambang ilegal. Struktur ekonomi makro yang terbentuk saat ini menciptakan jurang pemisah yang semakin lebar antara pertumbuhan angka di atas kertas dan kesejahteraan riil masyarakat.
Ketika aliran dana triliunan rupiah ditelisik lebih jauh, pangkal masalahnya menjadi benderang. Korporasi yang menanamkan modal di Aceh sebagian besar bergerak di bidang infrastruktur skala besar, sektor energi, dan industri ekstraktif. Karakter dasar dari lini bisnis ini adalah capital-intensive alias padat modal. Operasional mereka bersandar penuh pada efisiensi mesin otomatis, kecerdasan buatan, dan teknologi tinggi ketimbang kekuatan otot manusia.
Konsekuensinya, daya serap tenaga kerja lokal menjadi sangat kerdil. Setiap Rp1 triliun modal yang masuk tidak serta-merta membuka ribuan lowongan kerja baru bagi penduduk tempatan. Terjadi ketidaksesuaian struktural akut antara kualifikasi spesifik yang diminta industri raksasa dan keahlian riil yang diproduksi oleh institusi pendidikan di daerah. Lahirlah fenomena jobless growth, sebuah pertumbuhan ekonomi yang mandul dalam menciptakan lapangan kerja.
Ketersumbatan di sektor formal ini menciptakan efek domino yang berbahaya. Ketika ruang kerja legal yang layak tertutup bagi para sarjana, desakan kebutuhan ekonomi memaksa mereka melirik alternatif lain. Arus modal informal dan tenaga kerja usia produktif secara masif bergeser ke zona abu-abu. Sektor pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah pedalaman kini bertransformasi menjadi katup penyelamat ekonomi darurat yang menampung ribuan orang.
Aktivitas ilegal ini tumbuh subur karena menawarkan likuiditas cepat yang gagal disediakan oleh proyek-proyek strategis daerah. Laporan di lapangan menunjukkan titik-titik penambangan liar kini tersebar di sembilan kabupaten di Aceh, melibatkan perputaran uang informal berskala raksasa untuk menyewa alat-alat berat. Lingkaran setan pun terbentuk. Kerusakan lingkungan yang masif di kawasan cagar alam harus dibayar mahal demi meredam ledakan sosial akibat ketiadaan lapangan kerja.
Melimpahnya investasi tanpa dibarengi strategi hilirisasi yang padat karya hanya akan memperpanjang rantai paradoks ini. Pemerintah daerah tidak bisa lagi sekadar memamerkan capaian angka realisasi investasi di atas panggung seremoni. Diperlukan reformasi radikal pada sistem pendidikan vokasi dan intervensi kebijakan yang memaksa korporasi besar membangun ekosistem kemitraan lokal. Tanpa langkah konkret, triliunan rupiah yang masuk ke Aceh hanya akan menjadi tontonan mewah bagi pemuda lokal yang tetap menjadi penonton di tanah sendiri.
