Paradoks Aceh: Rp9 Triliun Masuk, Tambang Liar Menjamur
Pintu-pintu kantor pemerintah di Banda Aceh terus mengabarkan capaian manis. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh mencatat realisasi investasi formal menyentuh angka Rp9,003 triliun sepanjang 2025. Tren pertumbuhan tersebut berlanjut pada Triwulan I-2026 dengan masuknya modal segar sebesar Rp1,496 triliun.
Di atas kertas, Serambi Mekkah menjelma magnet ekonomi yang berkilau. Narasi keberhasilan ini mendadak tawar tatkala disandingkan dengan realitas sosial di warung-warung kopi. Ribuan pemuda usia produktif menatap ketidakpastian. Mereka memegang ijazah perguruan tinggi tanpa kepastian kerja.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mengonfirmasi kejanggalan tersebut secara telanjang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) justru merangkak naik mencapai 5,89 persen. Angka ini setara dengan lebih dari 156.000 warga yang kehilangan akses mata pencaharian formal.
Sebagian besar pencari kerja ini bukan tenaga tak terdidik. Lulusan SMA, kejuruan, hingga sarjana mendominasi barisan penganggur. Investasi formal yang didominasi sektor padat modal gagal menyerap tenaga kerja terdidik, mendesak arus modal informal berpindah ke ekosistem tambang ilegal.
Anomali ini bersumber dari karakter investasi legal yang masuk. Aliran dana triliunan rupiah mayoritas terserap ke sektor infrastruktur, energi, dan industri ekstraktif berskala besar. Sektor-sektor ini tergolong padat modal (capital-intensive). Mereka mengandalkan mesin otomatisasi serta teknologi tinggi ketimbang tenaga kerja manusia.
Penyerapan tenaga kerja lokal menjadi sangat minim. Terjadi kesenjangan struktur antara spesifikasi industri dan kualifikasi lulusan daerah. Ketidakseimbangan ini menciptakan fenomena pertumbuhan tanpa penyerapan tenaga kerja (jobless growth). Modal besar berputar deras. Tenaga kerja lokal gigit jari. Ketersumbatan lapangan kerja formal ini akhirnya memicu migrasi tenaga kerja dan modal ke zona abu-abu.
Anatomi Capital-Intensive dan Jerat Sektor Bayangan
Ketika ruang ekonomi legal tertutup, sektor informal ilegal tumbuh menjadi katup penyelamat palsu. Hasil penelusuran Pansus DPR Aceh bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh memetakan fakta mencengangkan. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tumbuh subur di sedikitnya 450 titik yang tersebar di 9 kabupaten.
Praktik perusakan ini meluas di Nagan Raya, Aceh Barat, Pidie, hingga Aceh Selatan. Titik-titik tambang juga merambah wilayah Aceh Jaya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Praktik ini bukan lagi sekadar tambang rakyat tradisional berbasis sekop dan dulang.
Industri bayangan ini digerakkan oleh struktur pemodal yang kokoh. Lebih dari 1.000 unit alat berat jenis ekskavator beroperasi membelah alur sungai dan merusak hutan lindung. Transaksi solar industri informal, sewa mesin, hingga biaya pengamanan menelan perputaran uang gelap hingga puluhan miliar rupiah per bulan.
Seluruh arus modal raksasa ini bergerak liar tanpa memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah menanggung kerusakan, pemodal menikmati hasil. Sektor ilegal ini menciptakan ilusi kesejahteraan jangka pendek bagi pekerja lapangan, sembari mengikis fondasi ekonomi masa depan.
Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan mencapai tahap mengkhawatirkan. Pemetaan WALHI Aceh hingga pertengahan 2026 mencatat deforestasi akibat tambang emas ilegal telah menembus 8.549,50 hektare. Luasan kawasan hutan yang hancur ini setara dengan 8.500 lapangan sepak bola.
Dampak ekologis ini langsung menghantam sektor agraria yang menjadi tulang punggung masyarakat gampong. Penggunaan zat kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida mencemari Daerah Aliran Sungai (DAS) utama. Sedimentasi lumpur tebal mengalir ke hilir dan merusak sistem irigasi teknis.
Kondisi ini menimbulkan kerugian ganda bagi keuangan daerah. Infrastruktur irigasi yang dibangun dengan APBA hancur tergerus lumpur tambang liar. Ribuan hektare lahan pertanian produktif warga lumpuh total. Kehancuran 8.549,50 hektare kawasan hutan akibat tambang liar mengancam sektor pertanian produktif dan merusak tatanan ekonomi warga gampong.
Ancaman bencana hidrometeorologi kini mengintai wilayah hilir. Banjir bandang dan tanah longsor menjadi ancaman saban musim hujan tiba. Siklus ini menciptakan kemiskinan baru di kawasan pedesaan. Petani yang terdesak akhirnya tersedot menjadi buruh tambang liar atau menambah angka pengangguran.
Menata Ulang Arsitektur Ekonomi Serambi Mekkah
Menjadikan angka capaian investasi formal sebagai tolok ukur tunggal keberhasilan pembangunan merupakan kekeliruan fatal. Pemerintah Aceh dituntut berani merombak total strategi pengembangan ekonomi daerah. Kebijakan investasi harus digeser secara radikal ke sektor padat karya (labor-intensive).
Insentif khusus perlu dialokasikan bagi investor yang bersedia membangun industri pengolahan komoditas lokal. Sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan memiliki daya serap tenaga kerja yang jauh lebih luas bagi lulusan daerah. Langkah ini penting untuk memutus mata rantai pengangguran terdidik.
Penegakan hukum di sektor pertambangan tidak boleh lagi menyasar pekerja skala bawah di lapangan. Aparat penegak hukum harus membongkar jaringan pemodal utama, penyuplai BBM ilegal, dan penyedia alat berat. Penghentian pasokan sarana produksi akan melumpuhkan operasional PETI secara efektif.
Kawasan terdegradasi yang terlanjur dirusak dapat didorong masuk dalam skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang teratur. Pengelolaan resmi ini wajib menerapkan standar ramah lingkungan tanpa zat beracun serta terikat kewajiban reklamasi. Langkah tersebut menjamin keselamatan pekerja sekaligus memberikan kontribusi retribusi bagi daerah.
Rehabilitasi ekosistem hutan dan sungai harus segera dilakukan dengan melibatkan warga lokal melalui program padat karya konservasi. Pemulihan lingkungan ini tidak hanya menyelamatkan bentang alam Aceh, tetapi juga membuka peluang kerja alternatif. Tanpa langkah pembenahan struktural yang tegas, triliunan rupiah investasi hanya akan menjadi ilusi di tengah kehancuran alam dan ancaman krisis sosial.
