Ratusan Mahasiswa Kepung Kantor Gubernur Aceh Tuntut Rehab-Rekon
Halaman Kantor Gubernur Aceh mendadak berubah menjadi lautan jaket almamater hijau. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Universitas Syiah Kuala (USK) merapatkan barisan di bawah kawalan ketat aparat keamanan. Mereka membawa satu keresahan yang sama: lambatnya gerak pemerintah dalam memulihkan wilayah-wilayah yang luluh lantak akibat bencana hidrometeorologi. Kehadiran massa ini menjadi alarm keras bagi birokrasi yang dinilai publik terlalu santai merespons jeritan para korban di daerah.
Suara orator bergantian memecah keheningan pusat pemerintahan provinsi. Mahasiswa menilai janji-janji manis mitigasi dan pemulihan pascabencana yang sering didengungkan dalam rapat-rapat kerja formal belum berdampak signifikan di lapangan. Banyak masyarakat korban bencana yang terpaksa bertahan di posko pengungsian darurat dengan fasilitas seadanya tanpa kejelasan kapan hunian tetap mereka akan dibangun kembali. Birokrasi yang berbelit-belit dituding menjadi batu sandungan utama yang menyumbat realisasi anggaran kedaruratan.
Plt Sekda Aceh, Taufik, ST, MSi, akhirnya keluar menemui massa yang mulai memanas. Di hadapan para demonstran, Taufik menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tidak tinggal diam dan terus berupaya mengurai benang kusut proses penganggaran. Dirinya mengklaim pengerjaan fisik untuk rumah korban terdampak saat ini sudah mulai berjalan di beberapa titik krusial, termasuk wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Namun, penjelasan tersebut tidak serta-merta meredakan skeptisisme mahasiswa yang menuntut bukti konkret, bukan sekadar komitmen di atas kertas.
Lambatnya Penyerapan Bantuan dan Jeritan Puluhan Ribu Kepala Keluarga
Kekhawatiran yang disuarakan oleh para mahasiswa di pelataran Kantor Gubernur sejalan dengan potret buram penanganan dampak bencana di lapangan. Data pemantauan memperlihatkan masih ada jurang pemisah yang lebar antara rencana kerja pemerintah dan realisasi pemulihan di tingkat tapak. Di Aceh Utara, misalnya, laporan mencatat sekitar 63.718 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak banjir besar dari periode tahun lalu hingga kini belum menerima bantuan pemulihan secara menyeluruh. Hal ini memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas pengelolaan dana darurat publik.
Keterlambatan ini bukan sekadar masalah administrasi keuangan biasa. Bagi puluhan ribu warga di pesisir dan wilayah pedalaman Aceh, macetnya bantuan berarti rantai kemiskinan baru. Sawah yang terendam lumpur gagal panen, sementara infrastruktur jalan yang terputus membuat ongkos logistik melambung tinggi. Keadaan diperparah oleh minimnya alternatif mata pencaharian pascabencana.
Pemerintah Daerah Aceh Timur mencoba menawarkan jalan keluar alternatif dengan mendorong skema pemulihan jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Pola penanganan kini diupayakan bergeser, tidak lagi bertumpu pada penyaluran logistik instan saat masa tanggap darurat saja. Pemerintah setempat mulai merancang program jaminan hidup jangka pendek yang dikombinasikan dengan penyediaan modal usaha mikro bagi korban selamat. Langkah ini diharapkan mampu memicu kemandirian ekonomi warga agar tidak terus-menerus bergantung pada uluran tangan bantuan sosial pemerintah.
Kompleksitas Regulasi dan Urgensi Reformasi Anggaran Darurat
Menyelesaikan sengkarut penanganan bencana di Aceh memerlukan keberanian untuk memangkas birokrasi yang kaku. Selama ini, rantai birokrasi dari pengusulan proposal tingkat kabupaten hingga verifikasi di tingkat provinsi memakan waktu berbulan-bulan. Ketika anggaran akhirnya cair, momentum penanganan darurat sering kali sudah lewat, meninggalkan warga dalam ketidakpastian yang berlarut-larut. Tuntutan mahasiswa USK hari ini menjadi pengingat bahwa akuntabilitas tata kelola keuangan daerah harus berjalan beriringan dengan kecepatan respons kemanusiaan.
Komitmen yang disampaikan oleh Plt Sekda Aceh di depan massa demonstran kini berada di bawah pengawasan ketat publik. Mahasiswa mengancam akan kembali membawa massa yang lebih besar jika dalam beberapa pekan ke depan belum ada perubahan progres fisik yang signifikan di Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Ujian nyata kini berada di tangan jajaran eksekutif Provinsi Aceh untuk membuktikan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
