Akal Bulus Jakarta: Menggugat Pengkhianatan Soekarno di Aceh
Catatan sejarah Republik Indonesia kerap menutupi noda hitam di balik narasi persatuan. Pembingkaian manis figur Soekarno sebagai bapak bangsa mengebiri fakta pahit yang dirasakan masyarakat ujung barat Sumatra. Kacamata realisme politik justru menangkap pola manipulatif dari elit ibu kota.
Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948 melumpuhkan jantung negara. Yogyakarta jatuh. Pimpinan nasional menyerahkan diri tanpa perlawanan berarti. Den Haag segera merilis propaganda mematikan ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa entitas Indonesia telah musnah.
Republik terselamatkan dari lebatnya rimba Bener Meriah. Pemancar Radio Rimba Raya mengudara menembus blokade internasional. Siaran multi-bahasa dari dataran tinggi Aceh itu menampar wajah diplomasi kolonial. Pesan yang dikirimkan sangat lugas menegaskan bahwa Indonesia masih tegak berdiri.
Satu-satunya wilayah yang tak tersentuh invasi militer Belanda ini bertindak sebagai pelindung nyawa republik di titik terendahnya.
Taktik Licik di Balik Air Mata
Enam bulan sebelum kejatuhan ibu kota, lakon politik tingkat tinggi dimainkan di beranda Hotel Atjeh. Soekarno datang bukan membawa mandat kekuasaan, melainkan tangan kosong yang menengadah. Ia meminta kucuran dana segar untuk modal perjuangan. Garansi yang ditawarkan adalah hak otonomi seluas-luasnya dan ruang penerapan syariat Islam.
Masyarakat lokal merespons tangisan sang proklamator dengan kedermawanan absolut. Emas perhiasan kaum perempuan dilucuti sukarela. Urunan massal ini mewujud menjadi pesawat Dakota RI-001 Seulawah. Burung besi perdana ini menjadi urat nadi diplomasi udara yang memecah isolasi global.
Tak butuh waktu lama bagi Jakarta untuk memutar haluan. Memasuki tahun 1950, janji suci itu ditikam dari belakang. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1950, status Provinsi Aceh diberangus secara sepihak. Wilayah berdaulat ini dipaksa turun kasta dan dilebur ke dalam Sumatra Utara.
Keputusan brutal ini membongkar kelicikan administrasi pusat. Pengorbanan nyawa, harta, dan aset pertahanan dibalas dengan likuidasi identitas politik.
Langkah sentralistik Jakarta bukanlah kelalaian administratif, melainkan skenario terencana mereduksi kekuatan daerah yang merasa berhak menagih janji.
Luka kolektif ini meledak tiga tahun kemudian. Teungku Daud Beureueh memimpin perlawanan bersenjata Darul Islam (DI/TII). Desingan peluru yang membasahi tanah rencong murni lahir dari rahim kekecewaan. Pemberontakan tersebut adalah respons rasional terhadap institusi negara yang ingkar janji.
Membaca ulang rentetan peristiwa ini menuntut keberanian membongkar romantisasi tokoh. Manipulasi politik yang dilancarkan pusat pada masa revolusi mewariskan trauma struktural lintas generasi. Mengakui rekam jejak kelam ini adalah syarat mutlak meluruskan distorsi sejarah nasional.
