Polemik Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco Sorot Meritokrasi
Penunjukan Mufli Budi Ananda, asisten pribadi Raffi Ahmad, sebagai Komisaris PT Krakatau Posco memicu gelombang kritik dari publik dan kalangan parlemen. Keputusan ini dinilai mengabaikan prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan strategis pada perusahaan yang terafiliasi dengan negara.
Mufli yang berlatar belakang pendidikan Diploma III (D3) Teknik Listrik dinilai kurang memiliki rekam jejak manajerial yang matang untuk mengawasi industri manufaktur seberat pabrik baja terpadu. Tuduhan mengenai praktik nepotisme dan pemanfaatan jalur orang dalam merebak, mengingat posisi Raffi Ahmad saat ini merupakan Utusan Khusus Presiden.
Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah mengevaluasi penempatan pejabat di lingkungan perusahaan yang melibatkan modal negara. Puan menegaskan, penunjukan posisi pengawas harus memprioritaskan figur profesional yang memiliki kompetensi nyata demi menjaga performa industri nasional. Kritikan serupa datang dari pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menilai langkah ini mencederai keadilan bagi para profesional yang merintis karier dari bawah.
Pemerintah melalui Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Muhammad Qodari, memberikan pembelaan terhadap pengangkatan tersebut. Qodari menyatakan perbedaan latar belakang keilmuan merupakan hal lumrah di dunia korporasi. Menurutnya, modal utama seorang komisaris adalah akal sehat serta niat baik membantu program pemerintah.
PT Krakatau Posco merupakan perusahaan patungan dengan kepemilikan saham dibagi rata 50:50 antara PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dan POSCO asal Korea Selatan. Walau bukan entitas BUMN murni, keterlibatan modal negara di dalamnya membuat publik tetap menuntut transparansi tinggi. Isu panas ini menjadi ujian besar bagi komitmen pemerintah dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang bersih dan akuntabel.
Laporan Terkait
RUU Pusat Finansial Internasional Dibahas, Insentif Pajak 0 Persen Siap Menggebrak
Pertamax Turun Awal Agustus, Rem Darurat Inflasi Dimulai
Ekonomi Juli Terbakar Inflasi, Suku Bunga BI Bertahan
Rights Issue Saham FORU Rp27 Triliun Picu Risiko Dilusi