Bantuan UMKM Pusat di Aceh Terhambat Minimnya Penyuluhan

Informasi program bantuan modal dan alat kerja dari kementerian pusat kerap gagal menjangkau pelaku usaha kecil di tingkat gampong Provinsi Aceh. Masalah ini dipicu oleh minimnya penyuluhan langsung ke lapangan, sehingga para perajin dan pedagang mikro di pelosok daerah terlambat mengetahui adanya peluang pendanaan.

Selama ini, sosialisasi program dinilai hanya berputar di kawasan pusat perkotaan. Akibatnya, pelaku usaha di wilayah kecamatan yang jauh baru mengetahui adanya bantuan saat batas waktu pendaftaran sudah hampir ditutup. Kesenjangan informasi ini membuat kuota yang disediakan oleh pemerintah pusat sering kali hangus atau tidak terserap optimal oleh target yang tepat.

Kondisi tersebut diperparah oleh kendala administrasi yang harus dipenuhi dalam waktu singkat. Pelaku usaha di daerah kerap kesulitan mengurus syarat legalitas mendesak, termasuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) elektronik dan izin edar resmi. Tanpa adanya pendampingan dan penyuluhan yang intensif dari dinas terkait, pemenuhan berkas yang mepet menjadi tembok besar bagi pelaku usaha mikro.

Keterlambatan informasi memaksa sebagian pelaku usaha mikro bergantung pada pihak ketiga demi mengejar tenggat pendaftaran.