Lompat ke Konten Utama

Defisit APBN 2026 Membengkak Rp734 Triliun Demi Jaga Daya Beli

Wildan
Kementerian Keuangan memperketat pengawasan fiskal menyusul proyeksi pelebaran defisit anggaran pada akhir tahun.
Kementerian Keuangan memperketat pengawasan fiskal menyusul proyeksi pelebaran defisit anggaran pada akhir tahun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan defisit APBN 2026 membengkak hingga Rp734,3 triliun atau setara 2,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Lonjakan ini dipicu oleh pembengkakan alokasi belanja prioritas nasional serta keputusan pemerintah untuk menahan harga energi di pasar domestik.

Hingga pertengahan tahun, realisasi pendapatan negara baru menyentuh Rp1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target. Di saat bersamaan, belanja kementerian dan lembaga justru melonjak hingga Rp1.630,4 triliun karena akselerasi berbagai program strategis nasional.

Pemerintah menambah alokasi subsidi energi sebesar Rp132 triliun demi memastikan harga BBM bersubsidi, LPG 3 kilogram, dan tarif listrik tidak naik. Selain itu, anggaran terkuras untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi sekolah, bantuan sosial, serta pelunasan kurang bayar kompensasi energi masa lalu.

Pemerintah menambah subsidi energi Rp132 triliun agar harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir tahun.

Pelebaran defisit APBN 2026 ini memicu konsekuensi serius di pasar keuangan. Pemerintah terpaksa menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) baru dalam jumlah besar untuk menutup celah anggaran. Langkah ini berisiko meningkatkan beban bunga utang jangka panjang dan menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Kementerian Keuangan kini memperketat penyaringan usulan anggaran untuk tahun depan. Evaluasi mendalam dilakukan agar lonjakan belanja saat ini tidak menciptakan risiko fiskal baru yang tidak terkendali pada masa mendatang.

Bagikan Laporan:
WhatsApp
Wildan
Pewarta Redaksi

Wildan

Jurnalis muda yang meliput isu daerah, ekonomi, dan kehidupan masyarakat dengan pendekatan faktual, berimbang, serta berorientasi pada kepentingan publik.

ara - Layanan AI. V1

ara

Layanan AI.V1