Kejagung Bongkar Korupsi Makan Bergizi Gratis Rp10,5 Triliun

Miftah Allina | 1 Agustus 2026, 17.59 WIB

Ilustrasi barang bukti penyidikan kasus tindak pidana korupsi manipulasi tata kelola anggaran program prioritas nasional di kejaksaan.

Niat mulia memberi asupan gizi anak sekolah tenggelam dalam kerakusan pemburu rente. Ruang peradilan bersiap membongkar salah satu skandal tata kelola anggaran paling memilukan tahun ini. Kejaksaan Agung bergerak cepat menyumbat pendarahan uang rakyat. Angka kerugiannya sangat fantastis dan mengoyak rasa keadilan publik.

Audit resmi menemukan indikasi bancakan proyek Makan Bergizi Gratis hingga Rp10,5 triliun per tahun secara terstruktur.

Korps Adhyaksa bertindak agresif menyikapi temuan ini. Tujuh orang tersangka dari lingkaran dalam Badan Gizi Nasional beserta perwakilan korporasi swasta kini mendekam di balik jeruji besi. Uang negara menguap lewat skema kejahatan kerah putih yang dieksekusi dengan sangat rapi. Target utamanya adalah melipatgandakan keuntungan pribadi dari program prioritas negara.

Akar manipulasi ini bermula dari rekayasa pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Cetak biru awal pemerintah hanya memetakan 21.000 titik dapur umum di seluruh nusantara. Fakta di lapangan menunjukkan manipulasi brutal. Angka operasional tiba-tiba membengkak drastis menjadi 27.877 titik. Ada 6.877 dapur siluman beroperasi menyedot kas harian tanpa pernah memasak satu porsi pun.

Tabir gelap komersialisasi ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Pangan Zulkifli Hasan. Oknum internal terbukti memperjualbelikan lisensi hak kelola titik dapur fiktif kepada pihak ketiga. Setiap entitas siluman ini secara konstan menarik insentif Rp6 juta per hari. Pendarahan finansial menembus angka Rp1 triliun setiap bulannya. Menguap sia-sia tanpa wujud.

Hura-hura Fasilitas Mewah

Penyidikan mendalam mengungkap aroma amis lain pada sektor belanja modal. Ruang-ruang kelas di pelosok negeri masih banyak yang beratapkan rumbia dan berlantai tanah retak. Paradoksnya, pimpinan lama lembaga pengelola gizi justru menghamburkan triliunan rupiah uang negara untuk fasilitas mewah non-esensial. Proyek ugal-ugalan ini menyertakan pembelian armada motor listrik bernilai Rp1 triliun yang sarat penyimpangan spesifikasi.

Pemborosan anggaran diperparah oleh pembelian 5.400 unit televisi 75 inci dan puluhan ribu gawai yang harganya digelembungkan.

Ketamakan sindikat ini menyentuh batas nalar yang sulit dimaafkan. Hak dasar siswa untuk mendapat wadah makan (food tray) higienis turut menjadi objek pemerasan. Monopoli vendor dilakukan secara sepihak. Oknum birokrat menetapkan tarif tidak wajar sembari memungut komisi tetap dari setiap keping aluminium yang tiba di meja siswa sekolah dasar.

Runtuhnya integritas tata kelola ini memaksa otoritas fiskal mengambil tindakan medis darurat. Anggaran operasional program dipangkas tajam untuk tahun fiskal 2026 demi mencegah kebangkrutan APBN. Pembersihan sistem kini digulirkan melalui perombakan struktur inti manajemen. Basis data penerima manfaat kelak wajib terintegrasi murni dengan nomor induk kependudukan guna mematikan sel-sel korupsi baru. Hukum harus tegak tanpa pandang bulu.