Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara Kasus Chromebook, Ajukan Banding dan Hadapi Tahap Hukum Berikutnya

Namun, hakim tidak mengabulkan seluruh dakwaan jaksa. Dakwaan primer terkait Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor dinyatakan tidak terbukti karena unsur memperkaya diri sendiri secara melawan hukum tidak terpenuhi.

Perkara ini bermula dari program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan laptop berbasis Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada periode anggaran 2020–2022.

Dalam proses persidangan, jaksa menilai terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam penentuan spesifikasi teknis pengadaan yang mengarah pada penggunaan perangkat tertentu. Program tersebut dinilai tidak berjalan sesuai kebutuhan dan menimbulkan kerugian negara.

Selain Nadiem, perkara ini juga menyeret sejumlah pihak lain yang sebelumnya telah menjalani proses hukum, termasuk pejabat Kemendikbudristek yang terlibat dalam proyek tersebut.

Putusan terhadap Nadiem juga diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari salah satu hakim anggota. Hakim tersebut berpendapat bahwa terdakwa seharusnya dibebaskan karena unsur tindak pidana belum terbukti secara meyakinkan.

Usai pembacaan putusan, Nadiem Makarim menyatakan akan mengajukan banding. Ia menegaskan dirinya tidak menerima keuntungan pribadi dari perkara tersebut dan menilai putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang menurutnya terungkap selama persidangan.

Dengan pengajuan banding tersebut, perkara ini belum memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Proses selanjutnya akan berlangsung di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Tim hukum Nadiem akan menyusun memori banding sebagai dasar permohonan perubahan atau pembatalan putusan tingkat pertama. Sementara itu, jaksa juga memiliki kesempatan untuk mengambil langkah hukum sesuai aturan yang berlaku.

Kasus Chromebook ini menjadi salah satu perkara hukum yang mendapat perhatian publik karena berkaitan dengan kebijakan digitalisasi pendidikan nasional dan batas antara keputusan kebijakan pemerintah dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Perkembangan perkara ini masih akan ditentukan melalui proses hukum lanjutan hingga adanya putusan akhir dari lembaga peradilan.