Senjakala Otsus 2026: Menggugat Kegagalan Elite dan Kemiskinan di Balik Etalase Simbolisme Aceh

Miftah Allina | 22 Juni 2026, 00.06 WIB

Kesenjangan yang membisu: Ironi pembangunan fisik yang megah di Aceh kerap kali berbanding terbalik dengan realitas ekonomi masyarakat akar rumput yang masih terjebak dalam kemiskinan struktural.

Lebih dari dua dekade pasca-perjanjian damai Helsinki, Aceh hari ini berdiri di tepi jurang realitas yang menakutkan. Triliunan rupiah Dana Otonomi Khusus (Otsus) telah digelontorkan oleh Jakarta bak hujan di musim kemarau, namun anehnya, tanah Nanggroe tak kunjung menumbuhkan kesejahteraan yang merata. Pada tahun 2026 ini, ketika keran dana Otsus mulai mengering secara drastis, Aceh dipaksa menatap cermin retaknya sendiri: mengapa provinsi dengan hak istimewa finansial sebesar ini masih terkurung dalam status sebagai salah satu daerah termiskin di Sumatera?

Kritik paling mendasar harus diarahkan pada arsitektur kekuasaan pascakonflik. Selama bertahun-tahun, "dividen perdamaian" yang seharusnya didistribusikan untuk merekonstruksi sumber daya manusia dan membangun fondasi industri, justru dibajak oleh oligarki lokal. Anggaran raksasa lebih sering menguap dalam bentuk megaproyek fisik yang miskin fungsi, pengadaan yang rentan mark-up, dan program-program hit-and-run yang dirancang sekadar untuk memuaskan syahwat elektoral, bukan untuk memotong rantai kemiskinan struktural.

Di sisi lain, narasi kekhususan daerah kerap kali direduksi menjadi etalase simbolisme semata. Diskursus publik dan energi politik terlalu banyak dihabiskan untuk memperdebatkan regulasi moral dan ritualisme eksoteris, sementara persoalan esensial seperti tengkes (stunting), pengangguran intelektual, dan matinya iklim investasi dibiarkan berdebu di sudut meja birokrasi.

"Syariat Islam yang sejati seharusnya mewujud dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, keadilan ekonomi, dan nihilnya korupsi; bukan sekadar instrumen kedisiplinan yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas." Eksploitasi narasi populis ini sering kali digunakan sebagai tabir asap yang sempurna untuk menutupi kegagalan elite dalam merancang peta jalan ekonomi yang rasional.

Faktanya, perekonomian Aceh masih mengidap penyakit "ketergantungan kronis". Mesin ekonomi tidak digerakkan oleh sektor produksi, manufaktur, atau hilirisasi komoditas unggulan seperti kopi dan nilam, melainkan disuntik secara artifisial oleh belanja pegawai dan proyek pemerintah. Ketika anggaran itu menyusut, denyut nadi ekonomi rakyat di tingkat akar rumput otomatis berisiko mengalami henti jantung.

Aceh tidak bisa lagi dikelola dengan mentalitas "menadahkan tangan" ke pusat sembari berlindung di balik romantisasi sejarah masa lalu. Menghadapi era pasca-Otsus, Aceh membutuhkan kelas pemimpin teknokratis yang berani membongkar kartel proyek, memangkas birokrasi yang membelenggu investasi, dan menerjemahkan nilai-nilai syariat ke dalam bentuk keadilan sosial-ekonomi yang konkret.

Sudah saatnya masyarakat Aceh berhenti memaklumi ketidakbecusan tata kelola atas nama kesamaan identitas politik. Sebab, pada akhirnya, martabat sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa megah monumen yang mereka bangun, melainkan dari seberapa mampu mereka memastikan tidak ada lagi tangis kelaparan di pelataran rumahnya sendiri.