Babak Baru Pemekaran Provinsi BARSELA, Lintas Tokoh Bersatu di Meulaboh
Gerakan pemekaran wilayah di koridor barat-selatan Provinsi Aceh mencatat sejarah baru lewat perombakan strategi dan kepengurusan besar-besaran. Perjuangan panjang yang sempat stagnan ini kini bertransformasi demi memotong ketimpangan pembangunan yang terjadi selama puluhan tahun.
Puluhan tokoh lintas generasi dari berbagai kabupaten berkumpul dalam musyawarah besar di Auditorium Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Pertemuan ini melahirkan kesepakatan krusial untuk mengubah nama perjuangan yang semula Aceh Barat Selatan (ABAS) menjadi Barat Selatan Aceh (BARSELA).
Perubahan nomenklatur ini diprakarsai oleh tim formatur untuk meredam ego sektoral yang kerap menghambat persatuan di tingkat akar rumput. Dengan nama baru, seluruh kabupaten tetangga kini memiliki porsi dan kedudukan yang setara dalam garis perjuangan.
Formula baru BARSELA sukses menyatukan komitmen enam kabupaten induk untuk bergerak bersama dalam satu komando.
Gerakan yang pertama kali dirintis sejak tahun 2003 oleh almarhum Tjut Agam ini sekarang dinakhodai oleh kepengurusan baru. Kamaruddin resmi terpilih memimpin komite perjuangan, didampingi mantan Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayjen TNI (Purn) Hafil Fuddin sebagai Ketua Formatur sekaligus konseptor gerakan.
Masuknya kekuatan akademisi juga mengubah peta pergerakan menjadi lebih ilmiah. Rektor UTU, Prof. Dr. H. Ishak Hasan, M.Si., memfasilitasi komite untuk menyusun ulang naskah akademik serta studi kelayakan fiskal daerah berdasarkan data riil terkini.
Rencana wilayah administratif Provinsi BARSELA diproyeksikan menyatukan enam wilayah, yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh Selatan, dan Simeulue. Tim perumus kini tengah mematangkan kalkulasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor maritim dan perkebunan.
Langkah penguatan dokumen di Meulaboh ini menjadi modal utama untuk menembus kebijakan pemerintah pusat. Walau Kementerian Dalam Negeri belum mencabut moratorium pemekaran daerah, komite memilih melengkapi seluruh berkas administratif agar menempati antrean terdepan saat keran pemekaran kembali dibuka.
Menulis fakta, memverifikasi informasi, dan menyajikan berita secara jelas serta berimbang.
