Belajar dari Thailand, Indonesia Pilih Jalan Sunyi Riset Ganja
Gelombang desakan untuk melegalkan ganja di Indonesia terus membentur dinding regulasi yang kokoh. Argumen mengenai potensi ekonomi yang melimpah dan urgensi terapi medis kerap kali disuarakan oleh kelompok pro-legalisasi. Mereka menunjuk beberapa negara yang sukses meraup untung dari komodifikasi tanaman ini. Namun, Jakarta memilih bergeming. Pengambil kebijakan di tanah air justru melihat realitas dari sudut pandang yang jauh lebih dingin dan kalkulatif.
Keputusan untuk mempertahankan ganja sebagai Narkotika Golongan I bukan sekadar urusan moralitas tradisional. Pemerintah diam-diam sedang menguliti data dari kegagalan negara tetangga. Thailand menjadi cermin retak yang paling nyata. Negeri Gajah Putih itu sempat melegalkan ganja secara masif, sebelum akhirnya terpaksa memutar balik arah kebijakan mereka secara drastis.
Lebih dari 7.000 toko ganja di Thailand dipaksa tutup massal setelah pemerintah setempat mengakhiri era dekriminalisasi bebas karena lonjakan penyalahgunaan di kalangan remaja.
Realitas pahit di Bangkok membuktikan bahwa regulasi yang longgar melahirkan kekacauan sosial baru. Penggunaan rekreasi kembali dikriminalisasi di sana. Pembelian bunga ganja kini diperketat wajib menggunakan resep dokter berlisensi dengan pengawasan medis yang ketat. Efek jera dari negara tetangga ini yang membuat Indonesia enggan melompat ke dalam jurang ketidakpastian hukum yang sama.
Infrastruktur penegakan hukum di dalam negeri diakui belum siap menghadapi potensi kebocoran distribusi ke pasar gelap jika ganja dilegalkan. Menjaga komoditas seketat ini membutuhkan sistem pengawasan tanpa celah. Sesuatu yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Belum lagi beban finansial yang harus ditanggung negara melalui anggaran kesehatan jika angka ketergantungan zat di masyarakat melonjak tajam.
Namun, menolak legalisasi total bukan berarti pemerintah menutup mata secara mutlak terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Pintu gerbang tidak sepenuhnya dikunci rapat. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, jalan tengah yang diambil kini adalah membuka ruang bagi riset ilmiah berskala terbatas dan terkontrol.
Fokus utama para pakar farmasi saat ini bukan melegalkan simplisia atau tanaman ganja mentah. Pendekatan yang dilakukan jauh lebih presisi. Tim peneliti didorong untuk melakukan isolasi senyawa aktif, memisahkan Cannabidiol (CBD) yang bermanfaat untuk terapi medis, sekaligus membuang Tetrahydrocannabinol (THC) yang memicu efek psikoaktif berbahaya.
Langkah lambat yang diambil Indonesia ini merupakan strategi bertahan yang matang. Pemerintah sengaja memilih jalan sunyi melalui riset klinis demi memastikan keselamatan publik di atas kepentingan ekonomi jangka pendek. Ganja medis mungkin akan memiliki tempat di masa depan, tetapi ia harus datang dalam bentuk botol obat resep yang terstandarisasi, bukan daun mentah yang bebas diperjualbelikan di sudut jalan.
