Sumbu Pendek Rasisme di Bali dan Bahaya Superioritas Semu

Miftah Allina | 22 Juli 2026, 12.04 WIB

Ilustrasi mesin jahit yang menjadi saksi bisu pecahnya konflik personal berujung ujaran rasisme di Badung, Bali.

Riuh rendah jagat digital mendadak tersedot ke sebuah sudut di Abiansemal, Badung. Sebuah rekaman video amatir berdurasi pendek menjadi pemantik diskusi publik yang panas. Di sana, seorang pemilik usaha konveksi pakaian terlibat adu mulut hebat dengan pelanggannya. Urusannya klise. Masalah keterlambatan penyelesaian pesanan baju. Namun, situasi memanas seketika. Amarah merobek nalar sehat.

Ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) meluncur tanpa rem. Kalimat yang merendahkan asal-usul kedaerahan dilemparkan ke udara terbuka sebagai senjata intimidasi. Seketika itu pula, sebuah masalah profesional domestik bergeser menjadi diskursus sosial yang sensitif. Kejadian ini tidak berdiri di ruang hampa. Ia menjadi refleksi sebuah fenomena sosiologis yang lebih besar. Fenomena tentang bagaimana sentimen primordial bisa meledak kapan saja saat ego personal terbentur konflik kepentingan.

Ada pola psikologi sosial yang berulang dalam insiden semacam ini. Ketika seseorang berada dalam posisi terdesak secara argumentasi, instrumen paling primitif yang kerap diadopsi adalah identitas kelompok. Labelisasi kedaerahan dipakai untuk menegaskan kuasa. Suku, tingkat ekonomi, hingga status sebagai "putra daerah" mendadak dijadikan benteng pertahanan moral yang semu. Sentimen primordial ini kerap mengendap di bawah sadar masyarakat akibat akumulasi kecemburuan ekonomi atau kegagalan beradaptasi dengan arus urbanisasi. Sumbu pendeknya tinggal menunggu pemantik.

Jika ditarik garis lurus, pola semacam ini mengingatkan publik pada riak-riak sosial masa lalu di pulau yang sama. Beberapa waktu lalu, seorang tokoh publik papan atas bahkan sempat tersandung masalah serupa ketika melontarkan pernyataan bias yang meminggirkan atribut identitas tertentu di fasilitas publik. Benang merahnya sangat benderang. Baik warga biasa di ruko penjahit maupun pejabat di kursi empuk kekuasaan, berpotensi terjebak dalam delusi superioritas yang sama ketika amarah mengaburkan rasionalitas. Mereka merasa memiliki kedaulatan lebih untuk menghakimi sesama hanya berlandaskan koordinat tanah kelahiran.

Benteng Kebinekaan yang Retak

Konflik horizontal berbasis SARA selalu menyisakan luka pada tenun kebangsaan. Bali, yang selama ini dikenal sebagai laboratorium toleransi internasional, kerap diuji oleh letupan-letupan sektarian berskala kecil namun berdampak masif di media sosial. Kasus di Badung memang telah menemui jalan damai melalui mediasi formal di kantor polisi setempat. Surat pernyataan telah ditandatangani di atas meterai. Konflik hukumnya selesai. Namun, apakah prasangka di dalam kepala ikut terhapus begitu saja? Tentu tidak semudah itu.

Kedamaian di atas kertas hanyalah pertolongan pertama pada kecelakaan sosial. Rekonsiliasi yang substantif membutuhkan pembongkaran stereotip negatif yang telanjur mengakar. Menyelesaikan masalah pelayanan jasa atau perbedaan pendapat dalam bisnis harus diselesaikan pada ranah profesional murni. Membawa narasi kesukuan ke dalam ranah konflik privat adalah kekeliruan fatal yang kekanak-kanakan.

Dunia modern menuntut kecerdasan kultural yang tinggi di mana martabat kemanusiaan ditempatkan jauh di atas ego kesukuan. Menghakimi kualitas hidup seseorang berdasarkan daerah asal merupakan bentuk kemunduran berpikir yang nyata. Pulau Dewata adalah ruang hidup bersama yang menghidupi dan dihidupi oleh keragaman. Menjaga ruang ini tetap bersih dari polusi rasisme adalah tugas kolektif, bukan sekadar urusan aparat penegak hukum pasca-kejadian.