Polda Sumbar Kejar Tersangka Korupsi Batubara Ombilin Rp129 Miliar

Baskara | 11 Juli 2026, 11.52 WIB

Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar saat memeriksa berkas dokumen audit pasokan batubara.

PADANG — Ditreskrimsus Polda Sumbar bergerak cepat membongkar skandal mega korupsi pasokan batubara di Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Ombilin periode 2020–2023. Penyidik menjadwalkan ulang pemanggilan paksa terhadap jajaran manajer UBP Ombilin dan PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) pada pertengahan Juli 2026. Langkah agresif ini diambil setelah kepolisian mengantongi bukti kuat adanya kerugian negara yang nilainya menembus Rp129 miliar.

Kerugian negara dalam pusaran korupsi pasokan batubara UBP Ombilin ini ditaksir mencapai Rp129 miliar.

Subdit Tipidkor Polda Sumbar mengonfirmasi bahwa modus operandi kasus ini berkaitan erat dengan manipulasi mutu dan volume pasokan bahan bakar pembangkit listrik. Tim penyidik independen bersama auditor negara telah merampungkan audit forensik untuk memetakan aliran dana ilegal tersebut. Polisi memastikan tidak akan ada toleransi bagi pihak-pihak yang memperkaya diri dari alokasi energi nasional.

Di sisi lain, publik Sumatera Barat juga dikejutkan oleh penemuan jenazah karyawan swasta asal Tangerang di kawasan Padang Pariaman. Pihak kepolisian menegaskan penyelidikan kematian misterius ini berjalan terpisah dan murni ditangani oleh Satreskrim Polres Padang Pariaman guna mengungkap motif utama di balik kejadian tersebut.

Beralih ke sektor pangan, Pemprov Sumbar mencatatkan sejarah baru di tingkat nasional dalam perlindungan lahan produktif. Gubernur Mahyeldi Ansharullah resmi menandatangani Berita Acara Kesepakatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Langkah ini menjadikan Sumbar sebagai provinsi pelopor di Indonesia yang mengunci aset agraria demi ketahanan pangan jangka panjang.

Sumatera Barat resmi mengunci 166 ribu hektare lahan pertanian produktif lewat kesepakatan LP2B.

"Sumbar resmi menetapkan 166 ribu hektare lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ini adalah komitmen konkret kami untuk menjaga kedaulatan pangan daerah sekaligus menjadi tameng utama dari ancaman alih fungsi lahan yang tak terkendali," ujar Gubernur Mahyeldi Ansharullah saat meresmikan kebijakan agraria tersebut di Padang.

Pada saat bersamaan, Pemprov Sumbar meluncurkan Gerakan Indonesia Asri dengan mengerahkan personel Satpol PP ke kawasan hulu. Aparat ditugaskan mengedukasi warga sekaligus menindak tegas pelaku pembuangan sampah ke aliran sungai. Langkah preventif ini diambil karena pembuangan sampah di hulu terbukti menjadi biang kerok pencemaran berat di sepanjang kawasan pantai wisata Sumbar.

Kondisi ini diperparah oleh peringatan dini BMKG terkait potensi cuaca ekstrem yang merata di wilayah Sumbar. Curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi memicu luapan aliran Sungai Batang di Kabupaten Agam hingga merendam pemukiman warga. Ancaman banjir bandang dan tanah longsor di area tebing rawan membuat jalur logistik utama terganggu. Pengamat transportasi daerah mencatat hambatan jalur distribusi pascabencana ini memicu terjadinya antrean panjang truk pemburu solar subsidi di sejumlah SPBU.