Menteri Kemenhut Didesak Usut Kepala BKSDA Aceh

Miftah Allina | 14 Juli 2026, 10.22 WIB

Kawasan perkebunan warga pedalaman yang hancur total akibat luapan konflik ruang satwa liar.

Kelumpuhan penanganan konflik ruang satwa di pesisir barat Sumatra kini memicu gelombang desakan ke tingkat pemerintahan pusat. Otoritas kementerian di Jakarta diminta segera mengambil tindakan nyata atas mandeknya birokrasi proteksi warga di daerah.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni didesak untuk turun tangan langsung mengusut tuntas kinerja Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata.

Aksi penuntutan ini berakar dari kehancuran perkebunan komoditas andalan penduduk di Gampong Ie Jeureungeh, Kecamatan Sampoiniet. Keputusan sepihak BKSDA Aceh mengevakuasi gajah-gajah jinak pengaman ke PLG Saree dinilai sebagai kecerobohan birokrasi yang membiarkan pemukiman tanpa sistem peringatan dini.

Eki (34), warga setempat, menilai respons institusi wilayah yang sekadar mendistribusikan alat kejut suara seperti mercon merupakan bentuk abai yang nyata. Langkah pertahanan instan tersebut tidak sebanding dengan risiko kehilangan mata pencaharian pokok dan ancaman keselamatan jiwa penduduk tapak.

Lambatnya langkah taktis penanggulangan ini juga menguak kontrasnya tata kelola keuangan daerah. Di tengah melimpahnya pagu anggaran APBA Provinsi Aceh yang menyentuh angka Rp11,6 triliun, eksekusi infrastruktur benteng fisik permanen justru terus terbengkalai.

"Bukan hanya Gubernur, tapi saya juga meminta Menteri Raja Juli Antoni untuk mengusut si Ujang ini karena kinerjanya di lapangan hancur total," pungkas Eki.

Masyarakat korban terdampak menolak terus dijadikan tameng hidup akibat krisis komando di internal lembaga konservasi wilayah. Kementerian Kehutanan didesak segera memotong jalur birokrasi yang mandek guna mencegah terjadinya gesekan horizontal defensif yang mengancam kelestarian populasi satwa lindung.