Ombudsman Jateng Selidiki Modus Baru Seragam SMK Semarang

SEMARANG – Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah tengah mendalami laporan dugaan maladministrasi terkait pengondisian pembelian seragam sekolah bagi wali murid SMK di Kota Semarang. Pihak sekolah diduga menggunakan metode tidak langsung untuk mengarahkan orang tua membelinya di tempat tertentu.

Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida, menegaskan bahwa satuan pendidikan dilarang keras menjual seragam, baik secara konvensional maupun lewat pihak ketiga yang ditunjuk. Tindakan ini melanggar regulasi penataan pendidikan nasional.

"Penjualan seragam oleh sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung itu tidak diperbolehkan. Termasuk mengondisikan agar orang tua membeli ke tempat tertentu. Itu tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan peraturan," kata Farida di Semarang.

Praktik pengondisian terselubung ini dinilai Ombudsman berpotensi kuat mengarah pada maladministrasi hingga tindakan pemerasan terhadap orang tua siswa baru. Larangan komersialisasi atribut sekolah diatur ketat dalam Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022.

Ombudsman meminta kepala daerah mengoptimalkan fungsi pengawasan internal melalui inspektorat daerah. Langkah tegas ini diperlukan guna memastikan penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bersih dari pungutan liar.