DPR Kebut RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2026

Komisi III DPR RI mengebut penyusunan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk masuk dalam Daftar Prolegnas Prioritas 2026 nomor urut enam. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan parlemen tidak menghambat atau menolak pembahasan regulasi tersebut di Senayan, Jakarta, pada Senin (13/7/2026). Langkah akselerasi ini sekaligus membantah kabar bohong yang beredar di media sosial mengenai sikap DPR.

Proses legislasi ini berjalan intensif hampir setiap hari selama sisa masa sidang. Komisi III berkomitmen menyusun pasal demi pasal secara cermat untuk menghindari celah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Status regulasi ini merupakan pembentukan undang-undang baru secara menyeluruh, bukan sekadar revisi atas aturan yang sudah ada.

DPR membantah hoaks penolakan dan memastikan RUU Perampasan Aset masuk nomor urut enam Prolegnas Prioritas 2026.

Parlemen menerapkan prinsip meaningful participation dengan menyerap aspirasi dari puluhan elemen masyarakat. Komisi III telah mendengar masukan akademis dari 23 hingga 24 kelompok, termasuk organisasi advokat Peradi, civitas akademika, hingga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). DPR juga menjadwalkan dengar pendapat dengan 8 institusi serta tokoh masyarakat lainnya.